Berikut Informasi-informasi mengenai pendidikan di Indonesia
Bupati: Tak Ada Pungutan Dana BOS di Mesuji
REPUBLIKA.CO.ID, MESUJI, LAMPUNG -- Bupati Mesuji Khamamik menegaskan bahwa penyaluran dana bantuan operasional sekolah di daerah itu tidak diperbolehkan ada pungutan. "Jika terbukti melakukan pungutan, maka pelakunya akan diperiksa inspektorat dan aparat penegak hukum," kata dia, di Mesuji, Selasa (6/11). Ia juga meminta, kepala sekolah dalam menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) itu tetap berpedoman pada Permendikbud 51/2011 tentang Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS 2012. Sesuai dengan aturan, pihak sekolah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana BOS.
Menurut Bupati, pungutan sekecil apa pun tidak diperkenankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
Khamamik menegaskan, SD dan SMP negeri (non-RSBI) dilarang melakukan pungutan apa pun kepada peserta didik, orang tua dan walinya, sedang pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud.
Dia mengingatkan, esensi tujuan dikucurkan dana BOS adalah untuk menghilangkan pungutan. Karena itu, ujar dia, apabila ada sekolah di Kabupaten Mesuji yang mengalami kekurangan dana agar mengkonsultasikannya ke dinas pendidikan setempat untuk dicarikan solusinya.
"Saya tidak ingin mendengar ada pungutan kepada siswa dengan alasan apa pun, dan kalau ada sekolah yang mengalami kekurangan dana agar mengkonsultasikannya ke dinas pendidikan," ujar dia pula.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, Hafzi menjelaskan, mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2012 mengalami perubahan. Dana BOS, kata dia lagi, akan ditransfer Kementerian Keuangan dari kas umum negara ke kas umum daerah milik provinsi.
Dana BOS dari provinsi itu kemudian diberikan ke sekolah melalui sistem hibah. Sebelum menerima dana BOS, sekolah negeri dan swasta harus menandatangani perjanjian hibah dengan pemerintah provinsi, ujar dia pula.
Sedangkan sebelumnya, lanjut dia, dana BOS dari Kemendikbud langsung ke sekolah-sekolah. Sekarang penyaluran langsung dari bendahara negara dikirim ke kabupaten/kota melalui APBD.
Selanjutnya, dana itu disalurkan ke sekolah-sekolah penerima setiap tiga bulan, setelah menerima data jumlah sekolah dan siswa.
"Tujuan pola yang baru ini, untuk memberi kewenangan lebih kepada sekolah penerima yang selama ini cenderung hanya sebagai perpanjangan tangan tanpa ada kewenangan. Alasan lainnya, untuk menutup celah timbulnya korupsi," kata dia lagi.
Dia juga akan menindaklanjuti perintah bupati tersebut, dan akan mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah agar dalam penggunaannya tidak terjadi penyimpangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran bantuan dana BOS di Kabupaten Mesuji untuk siswa SD adalah sebesar Rp 580.000, dan untuk siswa SMP sebesar Rp 710 ribu per siswa per tahunnya.
Jumlah pelajar penerima dana BOS untuk SD sebanyak 24.076 siswa, dan untuk SMP sebanyak 5.391 siswa. Jumlah keseluruhan siswa penerima dana BOS di Kabupaten Mesuji sebanyak 29.467 siswa.
Sumber :Republika.CO.ID
Menurut Bupati, pungutan sekecil apa pun tidak diperkenankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
Khamamik menegaskan, SD dan SMP negeri (non-RSBI) dilarang melakukan pungutan apa pun kepada peserta didik, orang tua dan walinya, sedang pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud.
Dia mengingatkan, esensi tujuan dikucurkan dana BOS adalah untuk menghilangkan pungutan. Karena itu, ujar dia, apabila ada sekolah di Kabupaten Mesuji yang mengalami kekurangan dana agar mengkonsultasikannya ke dinas pendidikan setempat untuk dicarikan solusinya.
"Saya tidak ingin mendengar ada pungutan kepada siswa dengan alasan apa pun, dan kalau ada sekolah yang mengalami kekurangan dana agar mengkonsultasikannya ke dinas pendidikan," ujar dia pula.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, Hafzi menjelaskan, mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2012 mengalami perubahan. Dana BOS, kata dia lagi, akan ditransfer Kementerian Keuangan dari kas umum negara ke kas umum daerah milik provinsi.
Dana BOS dari provinsi itu kemudian diberikan ke sekolah melalui sistem hibah. Sebelum menerima dana BOS, sekolah negeri dan swasta harus menandatangani perjanjian hibah dengan pemerintah provinsi, ujar dia pula.
Sedangkan sebelumnya, lanjut dia, dana BOS dari Kemendikbud langsung ke sekolah-sekolah. Sekarang penyaluran langsung dari bendahara negara dikirim ke kabupaten/kota melalui APBD.
Selanjutnya, dana itu disalurkan ke sekolah-sekolah penerima setiap tiga bulan, setelah menerima data jumlah sekolah dan siswa.
"Tujuan pola yang baru ini, untuk memberi kewenangan lebih kepada sekolah penerima yang selama ini cenderung hanya sebagai perpanjangan tangan tanpa ada kewenangan. Alasan lainnya, untuk menutup celah timbulnya korupsi," kata dia lagi.
Dia juga akan menindaklanjuti perintah bupati tersebut, dan akan mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah agar dalam penggunaannya tidak terjadi penyimpangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran bantuan dana BOS di Kabupaten Mesuji untuk siswa SD adalah sebesar Rp 580.000, dan untuk siswa SMP sebesar Rp 710 ribu per siswa per tahunnya.
Jumlah pelajar penerima dana BOS untuk SD sebanyak 24.076 siswa, dan untuk SMP sebanyak 5.391 siswa. Jumlah keseluruhan siswa penerima dana BOS di Kabupaten Mesuji sebanyak 29.467 siswa.
Sumber :Republika.CO.ID
Guru TK Penting Kuasai Psikologi Anak'
REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Riau menyatakan, sebaiknya guru Taman Kanak-kanak (TK) menguasai psikologis anak jika ingin memaksimalkan hasil pendidikan di kemudian hari.
"Hal itu penting karena guru harus menanamkan pendidikan pada anak dalam usia dini, tak sama dengan pendidikan pada tingkatan usia lainnya. Harapannya, ketika beranjak dewasa, anak tersebut mampu meningkatkan menyerap program pndidikan," kata Kepala Dinas Pendidikan Riau, HM Wardan MP, di Pekanbaru, Ahad (4/11).
Menurutnya, saat memsuki pendidikan TK, si anak memasuki usia emas, di mana perkembangan otak dan perilakunya akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.
Peningkatan kompetensi pendidik TK dalam mendidik menurutnya sangatlah perlu, di mana para balita juga mestinya terdorong untuk terus menggali kemampuan diri yang masih terpendam.
"Karena tanpa kompetensi khusus, kemampuan mereka menjadi stagnan. Inilah alasannya kenapa Disdik menggelar diklat per tahunnya khusus bagi guru TK," kata dia.
Wardan menyatakan, sangat diharapkan guru TK yang mengikuti diklat setiap tahunnya mampu untuk menciptakan terobosan baru dalam meningkatkan kompetensi keguruannya sehingga apa saja materi yang di berikan tak mudah dilupakan oleh anak didiknya.
Program diklat khusus guru TK kata Wardan dilakukan selama 10 hari setiap tahunnya. "Untuk itu, sangat disayangkan jika masih ada guru yang tidak mampu melahirkan pemikiran baru pada cara mendidik," katanya.
Wardan juga menegaskan, agar penyelenggaraan diklat khususnya para pengajar taman kanak-kanak ini nantinya tidak terkesan sia-sia, maka peserta akan dievaluasi. "Dengan evaluasi ini akan diketahui sejauh mana kemampuan mereka (guru TK) setelah mendapatkan materi pendidkan baru," demikian Wardan.
Sumber :Republika.CO.ID
REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Riau menyatakan, sebaiknya guru Taman Kanak-kanak (TK) menguasai psikologis anak jika ingin memaksimalkan hasil pendidikan di kemudian hari.
Menurutnya, saat memsuki pendidikan TK, si anak memasuki usia emas, di mana perkembangan otak dan perilakunya akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.
Peningkatan kompetensi pendidik TK dalam mendidik menurutnya sangatlah perlu, di mana para balita juga mestinya terdorong untuk terus menggali kemampuan diri yang masih terpendam.
"Karena tanpa kompetensi khusus, kemampuan mereka menjadi stagnan. Inilah alasannya kenapa Disdik menggelar diklat per tahunnya khusus bagi guru TK," kata dia.
Wardan menyatakan, sangat diharapkan guru TK yang mengikuti diklat setiap tahunnya mampu untuk menciptakan terobosan baru dalam meningkatkan kompetensi keguruannya sehingga apa saja materi yang di berikan tak mudah dilupakan oleh anak didiknya.
Program diklat khusus guru TK kata Wardan dilakukan selama 10 hari setiap tahunnya. "Untuk itu, sangat disayangkan jika masih ada guru yang tidak mampu melahirkan pemikiran baru pada cara mendidik," katanya.
Wardan juga menegaskan, agar penyelenggaraan diklat khususnya para pengajar taman kanak-kanak ini nantinya tidak terkesan sia-sia, maka peserta akan dievaluasi. "Dengan evaluasi ini akan diketahui sejauh mana kemampuan mereka (guru TK) setelah mendapatkan materi pendidkan baru," demikian Wardan.
Sumber :Republika.CO.ID
Gerakan 1.000 Alat Tulis untuk Anak-anak di Pedalaman NTT
Pemerataan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Banyak fasilitas pendidikan masih terpusat di kota-kota besar, sedangkan untuk daerah pelosok masih termarginalkan. Hal ini sangatlah disayangkan, karena seharusnya fasilitas pendidikan di desa sama dengan yang ada dikota-kota besar.
Akibat dari fasilitas pendidikan yang belum merata tersebut, menjadikan ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara di daerah dan di kota. Inilah yang menjadikan Indonesia tertinggal dari negara lainnya. Hal ini tidak bisa diabaikan, karena pemerataan pendidikan memegang peran penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ke depan.
Pemerintah, swasta, NGO, dan berbagai element wajib bersama-sama berperan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Wujud nyata itu harus di jalankan dalam bentuk tindakan bukan hanya sekedar ucapan atau janji-janji belaka.
Dalam mewujukan aksi nyata ini lahirlah program adik asuh. Program adik asuh ini sudah di jalankan di beberapa kota, di antaranya di Cililin Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Agar gerakan kami meluas dan bisa dirasakan oleh anak-anak di Indonesia, Ayo Berbuat Baik! Bersama para Sahabat dari Sedekahpendidikan.org dan SM3T – Angkatan II (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Tertinggal & Terluar) Menyalurkan bantuan berupa paket alat sekolah untuk anak-anak di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada anak-anak agar semakin giat dalam belajar.
Alat alat sekolah, alat tulis, sepatu, tas serta seragam, bagi masyarakat kota, mungkin bukan sesuatu yang berarti. Akan tetapi bagi siswa di pelosok NTT ini sangat dinantikan. Karena sehari-hari mereka pergi ke sekolah dengan seragam yang lusuh, kantong kresek, dan tanpa alas kaki. Bantuan yang akan diberikan berupa perlengkapan sekolah yang terdiri dari sepatu, tas, seragam sekolah, dan alat tulis sebanyak 58 paket, yang akan langsung didistribusikan untuk siswa SDI Lokom di Kampung Lokom, Desa Terong, Kecamatan Satarmese Barat, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Sumber :Liputan6.com
Hari ini saya ingin membahas berita-berita pendidikan di Indonesia
Kurikulum pendidikan 2013 dinilai aneh dan lucu
"Kami menemukan kompetensi inti mengikat kompetensi dasar sehingga lucu-lucu, dikatakan membiasakan jujur, disiplin dan bertanggung jawab berkaitan dengan fungsi kuadrat. Memiliki ketangguhan diri dan konsisten menghadapi masalah kehidupan sebagai gambaran fungsi trigonometri. Itu pelajaran kelas 1 SMA," kata Retno Listyarti dari Federasi Serikat Guru di ICW, Jakarta (15/2)
Sebagai guru, Retno mengaku merasa kebingungan karena tak ada instruksi khusus. Apalagi sampai saat ini beberapa pedoman pendamping kurikulum belum juga ada.
"Apa ini yang dianggap kurikulum hebat? Tinggal 4 bulan lagi tapi barang enggak ada, tidak d dokumen kurikulum resmi. Tidak ada ketentuan kurikulum, belum ada pedoman bimbingan dan penilaian. Tampak dipaksakan untuk masuk dalam sistem ini. Kami sebagai guru bingung kalau kita mengajarkan model begini," lanjutnya.
Hal senada diungkapkan pemerhati pendidikan Romo Benny Susetyo. Menurutnya, ilmu alam tidak bisa disangkutpautkan seperti itu. Hal ini menunjukkan Kemendikbud memang sengaja memaksakan meski kurikulum 2013 tidak jelas.
"Ini dilakukan tergesa-gesa dan menunjukkan ketidaksiapan. Melebur IPA dan IPS itu memaksakan pluralisme ke dalam ilmu pengetahuan. Matematika tidak bisa dikaitkan dengan keindonesiaan, justru itu menjadi bingung dengan cara seperti ini. Perubahan kurikulum tidak jelas," tegasnya.
Diketahui, Juli nanti pemerintah tengah bersiap menerapkan Kurikulum 2013. Sebagai langkah awal SD kelas 1-4 kemudian akan diperluas dan dilakukan bertahap ke semua jenjang pendidikan.
Salah satu konten kurikulum yang diubah adalah menyisipkan ilmu pengetahuan satu ke ilmu pengetahuan lain. Selain itu untuk tingkatan SD ada pelajaran bersifat tematik integratif sehingga tidak ada lagi pelajaran IPA maupun IPS. Jika SD diperlakukan demikian, lain halnya SMA, mereka tidak lagi dibagi dalam jurusan IPA, IPS maupun bahasa tapi mereka dibebaskan memilih kelas layaknya mahasiswa perguruan tinggi.
Sumber :Merdeka.com
Postingan kali ini saya membahas tentang sistem pendidikan di indonesia yang baru yaitu mengenai sistem evaluasi kurikulum 2013
Sistem Evaluasi Kurikulum 2013 Lewat Portofolio Siswa
Jakarta - Kepala Unit Implementasi Kurikulum 2013 Tjipto Sumadi mengatakan, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memiliki pola evaluasi yang berbeda. KTSP hanya menilai aspek kognitif siswa, sedangkan Kurikulum 2013 memakai pendekatan portofolio untuk mengukur kompetensi siswa.
“Setiap minggu, setiap bulan, ada penilaian terhadap tugas-tugas dan kompetensi siswa. Jadi nilai di rapor bukan tiba-tiba saja muncul, tapi akumulasi dari kompetensi yang siswa lakukan selama di sekolah,” kata Tjipto, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/7).
Tjipto menjelaskan, Kurikulum 2013 menghendaki penilaian juga mencakup penilaian proses. Untuk Kurikulum SD, penilaian berbentuk murni deksriptif, sementara untuk Kurikulum SMP dan SMA/SMK penilaiannya berbentuk deskriptif dan kuantitatif (angka).
Terkait implementasi Kurikulum 2013, Tjipto mengakui, jumlah sekolah yang melaksanakan kurikulum baru masih sangat kecil. Di tingkat SD, sekolah sasaran Kurikulum 2013 hanya 2% dari total 148.695 SD. Untuk tingkat SMP hanya 4% dari total 36.434 SMP, dan tingkat SMA/SMK masing-masing sebanyak 10% dari total 11.535 SMA dan 9.875 SMK.
“Tahun 2013 kurikulum diterapkan pada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Jadi memang prinsipnya, yang penting merata dulu seluruh Indonesia, nanti tahun depan 2014 kita rencanakan seluruhnya,” tandasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rochmat Wahab mengatakan, sistem evaluasi dalam Kurikulum 2013 harus berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Sebab, penilaian dalam Kurikulum 2013 mengacu kepada tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
“Bagaimana ketiga aspek itu bisa terukur? Pemerintah harus sudah punya konsep. Jangan ujung-ujungnya hanya nilai 1-10 seperti di sekolah kita sekarang,” kata Rochmat di Jakarta, Rabu (17/7).
Rochmat mengatakan, Kurikulum 2013 menuntut siswa bersikap aktif dan berpikir ilmiah. Oleh karena itu, penilaian harus bisa menggambarkan kedua kompetensi tersebut. Dia mencontohkan, jika anak diharapkan berlaku jujur maka guru harus diberikan alat untuk mengukur kejujuran anak.
Salah satu metode penilaian yang bisa dilakukan adalah lewat pengamatan dan inventarisasi perilaku anak. Oleh karena itu, guru harus memiliki kepedulian kepada siswa.
“Apakah anak mengamalkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, itu guru harus bisa mengukurnya,” ujarnya.
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ramon Mohandas mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 akan dilaksanakan sesuai jadwal. Namun, bila ternyata anggaran yang tersedia kurang pada 2014, maka pemerintah akan mengurangi jumlah sekolah sasaran sebagai pelaksana kurikulum.
Ramon mengatakan, anggaran Kurikulum 2013 untuk tahun 2014 diambil dari dana transfer daerah, bukan dari anggaran pemerintah pusat. Tujuannya agar daerah lebih mudah mengaturnya.
“Kalau tahun ini dari APBN pusat, tapi nanti tahun depan diambil apakah dari dana BOS (bantuan operasional sekolah) atau DAK (dana alokasi khusus),” ujar Ramon.
Sekian postingan saya kali ini yang membahas tentang kurukulum 2013
Sumber : AntaraNews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar